Melawan Lupa: Pancasila dan UUD 45

Kolom
Foto: 
Ilustrasi

Melawan Lupa: Pancasila dan UUD 45

Nusantaramengaji.com - Pada saat ini bangsa kita sebagai Negara Kesatuan sedang diuji. Para komprador dan medioker demokrasi seringkali berganti wajah untuk mengais dan merusak tatanan demokrasi yang sudah mapan. Para fakir-miskin jiwa ini tak bosan-bosannya mencari celah di saat hukum sedang lengah. Banyaknya pejabat publik yang terlibat korupsi dan nepotisme menjadi contoh buruk dalam melanggar sumpah setia akan nilai-nilai luhur Pancasilaa dan UUD 45 bahkan agama. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar dan pilar negara menjadi penting dilakukan, mengingat nilai luhur yang ada dalam Pancasila dapat menjadi cermin diri dari kehidupan sosial sebagai anak bangsa.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang paham akan sejarahnya untuk dijadikan ibrah dalam menapak kehidupan selanjutnya. Dan Pancasila merupakan Piagam bersama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa dengan beragam suku dan agama. Dengan memahami sejarah bangsanya beserta produk yang dihasilkannya, maka diharapkan ia tidak lalai akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki fungsi yang fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila, Pancasila juga bersifat filosofis. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

Pancasila dalam pengertian ini sering juga disebut way of life. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari). Dengan perkataan lain, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan didalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak/perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena Pancasila sebagai weltanschauung selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain.

Keseluruhan sila didalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu; jiwa keagamaan sebagai perwujudan dari sila ketuhanan yang maha esa, jiwa yang berperikemanusiaan sebagai manifestasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, jiwa kebangsaan sebagai perwujudan dari sila persatuan Indonesia, jiwa kerakyatan sebagai manifestasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi/perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. jadi, karakter Pancasila selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dilihat dari kedudukannya ini, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan pancasila dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Derivasi nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Karena itu, landasan kedua yang harus menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa adalah norma konstitusional UUD 1945. Nilai-nilai universal yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 harus terus dipertahankan menjadi norma konstitusional bagi negara Republik Indonesia. Keluhuran nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memancarkan tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan pembukaan itu dan bahkan tidak boleh mengubahnya.

Paling tidak ada tiga kandungan isi dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan untuk tidak mengubahnya. Pertama, di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma dasar universal bagi berdiri tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam alinea pertama secara eksplisit dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan itu dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan oleh karena itu, tidak boleh lagi ada penjajahan di muka bumi. Implikasi dari norma ini adalah berdirinya negara merdeka dan berdaulat merupakan sebuah keniscayaan.

Alasan kedua adalah di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma yang terkait dengan tujuan negara atau tujuan nasional yang merupakan cita-cita pendiri bangsa atas berdirinya NKRI. Tujuan negara itu meliputi empat butir, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,  (2) memajukan kesejahteraan umum, (3)  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita itu sangat luhur dan tidak akan  lekang oleh waktu.

Alasan ketiga, Pembukaan UUD 1945 mengatur ketatanegaran Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Di samping itu, karena nilainya yang sangat tinggi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, sebagaimana tersurat di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila.

Selain pembukaan, dalam Batang Tubuh UUD 1945 terdapat norma-norma konstitusional yang mengatur sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia, pengaturan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, identitas negara, dan pengaturan tentang perubahan UUD 1945 yang semuanya itu perlu dipahami dan dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam pengembangan karakter bangsa, norma-norma konstitusional UUD 1945 menjadi landasan yang harus ditegakkan secara kukuh demi berdirinya negara Republik Indonesia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, segala dinamika kekuasaan, hubungan antar cabang kekuasaan, mekanisme hubungan antara negara, civil society, diikat dan tersimpul dalam suatu dokumen yang disepakati sebagai sumber hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.  Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 haruslah dijadikan referensi tertinggi dalam merumuskan setiap kebijakan kenegaraan dan pemerintahan di semua bidang dan sektor. Lagi pula, sekarang kita telah membentuk Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji konstitusionalitas setiap kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu, para anggota DPR sebagai anggota lembaga yang bertindak sebagai policy maker, pembentuk  undang-undang, perlu menghayati tugasnya dengan berpedoman kepada UUD 1945.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang tertinggi memuat gambaran dan hasrat ketatanegaraan republik Indonesia serta gambaran kerangka ketatanegaraan itu serta menentukan tujuan dan garis-garis pokok kebijaksanaan pemerintahan sebagai kontrak sosial antara masyarakat dengan lembaga-lembaga negara maupun antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain.

Asas normatif filosofis-ideologis NKRI seutuhnya ialah Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, diakui juga sebagai jiwa bangsa (Volksgeist, jatidiri nasional) Indonesia. Identitas dan integritas nilai fundamental ini secara konstitusional dan institusional ditegakkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai nation state. Maksud nation-state ini adalah didasarkan pada nilai dan asas kekeluargaan. Makna kekeluargaan memiliki karakteristik dan integritas sebagai keluarga yang manunggal, utuh, bersatu dan saling bekerja sama. Jadi, nation state Indonesia adalah wujud makro dari seluruh rakyat Indonesia se-nusantara. Identitas demikian ditegakkan dalam nation state NKRI yang dijiwai asas kekeluargaan, asas kebangsaan dan ditegakkan berdasarkan semangat wawasan nusantara. Karenanya, secara normatif integritas NKRI kuat, tegak dan tegar menghadapi berbagai tantangan nasional dan global. 

Kesepakatan yang juga perlu ditegaskan dalam pembangunan karakter bangsa adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 45 sebagai landasan hukumnya. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI.
 
Dengan demikian, rasa cinta terhadap tanah air (patriotisme) perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (nasionalisme), bukan untuk memecah belah bangsa dan NKRI.

Membenturkan antara Pancasila dan UUD 45 dengan syariah Islam hanya akan membuang-buang energi dan tidak lebih dari menyoal kulit daripada isi, itupun kalau tidak ada agenda politik tersembunyi. Wacana hubungan agama dan Negara sepatutnya sudah selesai sejak berdirinya Negara ini dengan adanya konsensus Pancasila sebagai dasar Negara, karena yang terpenting pada saai ini bukanlah menyoal dasar negara tapi pada bagaimana warga negara tersebut mampu memberi dan mengisi kemerdekaan ini dengan kreasi dan prestasi. Pancasila kita, Indonesia Kita. Jangan Lupa Kawan !. (eLut NM)

                  

 

Yayasan Nusantara Mengaji
Gedung Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Lantai 2)
JL. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten Kode Pos 15412, Telp: 021-27599252, SMS / WA: 081212535126, BBM: 5EA14C00