Zakat Profesi; Bolehkah ?

Fikih
Foto: 
ilustrasi

Zakat Profesi; Bolehkah ?

Nusantaramengaji.com - Kementrian Agama berencana akan memotong gaji selruh pegawai PNS sebagai zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh PNS yang beragama Islam. Belum jelas apakah itu masuk dalam ketegori zakat profesi yang selama ini masih menajdi perdebatan atau itu merupakan bagian dari wajib pajak yang sehingga mendapat keringanan dari pph sebagai warga negara.

Terlepas dari rencana tersebut, zakat memang merupakan kewajiban bagi seluruh umat islam jika hartanya ssudah mencapai nishab mas/perak untuk zakat mal atau nishab 5 wasaq untuk zakat pertanian. Semua memiliki syarat dan ketentuannya sendiri.

Kewajiban zakat ini diperintahkan Allah dalam Alquran dalam banyak ayatnya disertai ancaman bagi yang tidak menunaikannya, di antaranya adalah dalam surah At-taubah ayat 103  dan ancamannya dalam surah yang sama ayat 34, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah ayat 103)

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

Jika yang yang dimaksud kemenag adalah zakat profesi yang tiap bulannya dipotong maka pertanyaannya kemudian adalah apakah zakat profesi itu zakatnya mengacu pada zakat mal atau zakat pertanian mengingat ketentuan keduanya berbeda-beda.

Jika mengacu pada zakat mal maka ketentuan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen dari harta yang telah mencapai nisab 85 gram emas dan sudah satu tahun (haul), namun jika mengacu pada zakat pertanian maka setiap panen/gajian dengan ukuran 5 wasaq/900 kg dengan zakat 1/10 kalau tanpa biaya 1/20 kalau dengan biaya. Artinya jika mengacu pada zakat pertanian maka jumlah gaji/penghasilan harus senilai dengan 5 wasaq/700-900 kg hasil pertanian maka wajib dikeluarkan zakatnya tapi kalau tdak maka tidak wajib zakat.

Untuk itu perlu diperinci bahwa Profesi sebagaimana kita ketahui ada dua macam, yaitu;

Pertama, profesi yang tidak terikat dengan institusi tertentu seperti profesi dokter, insinyur, pengacara, dan lain sebagainya.

Kedua, profesi yang terikat kontrak kerja dengan institusi tertentu baik swasta maupun pemerintah, yaitu pegawai kantor, dosen universitas, PNS dan lain sebagainya. Jenis profesi kedua ini pada setiap bulan dan tanggal tertentu mendapatkan gaji atau tunjangan sesuai dengan kebijakan institusinya.

Para ulama kontemporer semisal, Muhammad Al Ghazali, Wahbah Azzuhaili dan Yusuf Qardhawi memandag, baik profesi jenis pertama atau jenis kedua, uang yang dihasilkannya diistilahkan dengan “al-malul mustafad” (harta penghasilan). Karenanya mereka melihat zakat profesi itu disamakan/dianalogikan dengan zakat mal.

Oleh karena itu, uang yang dihasilkan melalui profesi,  ulama’ empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) sepakat , tidak wajib ditunaikan zakatnya kecuali mencapai satu nishab dan sempurna satu tahun. Seperti yang penejelasan Syekh Wahbah Az-Zuhayli yang mengatakan:

وَالْمُقَرَّرُ فِيْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَاباً وَيَتِمَّ حَوْلاً

Artinya, “Ketetapan dalam 4 madzhab bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam harta penghasilan kecuali mencapai satu nishab dan sempurna satu tahun.” (Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Damaskus, Darul Fikr, cetakan keempat, 2004 M, juz III, halaman 1949).

Sedangkan batas satu nishab uang penghasilan profesi adalah satu nishab emas atau perak (kurs harga emas 77,50 gram atau kurs harga perak 543,35 gram). Harta yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 persennya.

Dari referensi di atas, dapat dipahami bahwa zakat profesi diwajibkan bukan atas nama profesinya, namun karena kepemilikan uang yang telah mencapai satu nishab dan telah sempurna satu tahun.

Dalam konteks kekinian, uang dapat menggantikan posisi emas/perak dalam hal kewajiban zakat. Maksudnya, bila seseorang telah memiliki uang tabungan yang telah mencapai nishab emas/perak dan telah sempurna satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 persen.

Perihal uang terkena kewajiban zakat, Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan:

جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ وُجُوْبَ الزَّكَاةِ فِيْ الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ لِأَنَّهَا حَلَّتْ مَحَلَّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي التَّعَامُلِ وَيُمْكِنُ صَرْفُهَا بِالْفِضَّةِ بِدُوْنِ عُسْرٍ فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُوْلِ أَنْ يَكُوْنَ لَدَى النَّاسِ ثَرْوَةٌ مِنَ الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ وَيُمْكِنُهُمْ صَرْفُ نِصَابِ الزَّكَاةِ مِنْهَا بِالْفِضَّةِ وَلَا يُخْرِجُوْنَ مِنْهَا زَكَاةً

Artinya, “Mayoritas ahli fikih berpendapat wajibnya zakat dalam uang kertas, sebab ia menempati posisinya emas dan perak sebagai alat bertransaksi dan mungkin mengalokasikan nishab zakatnya dengan perak tanpa adanya kesulitan. Maka tidak logis, seseorang yang memiliki uang kertas melimpah dan ia mungkin mengalokasikan nishab zakatnya dengan perak, sementara ia tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali,” (Lihat Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah, Kairo, Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, cetakan ketiga, tanpa tahun, juz I, halaman 605).

Dengan demikian, menurut para ulama kontemporer mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian tidaklah tepat karena penghasilan dari profesi non institusi maupu yang dibawah institusi hanya dapat dilihat dengan mengacu pada zakat mal mengingat penghasilan orang tiap bulan berbeda-beda. Apabila gaji/penghasilan seseorang dapat dilihat dalam satu tahun mencapai nishab maka pemotongan  zakatnya dapat dicicil tiap bulannya dalam setahun.

Namun tidak menutup kemungkinan bagi orang yang penghasilannya dari non institusi seperti dokter, insinyur, pengacara dan lainnya, yang pengehasilannya dari sekali kontrak/ proyek atau dalam sebulan mencapai 50-100 juta lebih maka mengacu pada zakat pertanian tanpa harus menunggu syarat satu tahun tapi sudah mencapai nishab 5 wasaq dimungkinkan untuk wajib zakat. Jadi wajib zakatnya setiap mendapat keuntungan/penghasilan meski tidak satu tahun tapi sudah mencapai nishab. Wallahu a’lam bisshowab.  

Yayasan Nusantara Mengaji
Gedung Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Lantai 2)
JL. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten Kode Pos 15412, Telp: 021-27599252, SMS / WA: 081212535126, BBM: 5EA14C00