Hukum "Uang Damai" dalam Berlalu Lintas

Fikih
Foto: 
Ilustrasi

Hukum "Uang Damai" dalam Berlalu Lintas

Nusantaramengaji.com - Dalam berlalu lintas kita sering menjumpai adanya Razia untuk menjaga ketertiban berkendara di jalan raya. Dan tidak jarang di antar sekian pengendara ada yang terkena jaring karena beragam pelanggaran. Dari tidak pakai helm, tidak punya SIM sampai kendaraan yang tidak memiliki STNK alias bodong. Menurut aturan para pelanggar ini selayaknya dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun realitas di lapangan cukup berbeda seringkali antara petugas dan pelanggar melakukan kesepakatan di luar hukum atau dengan bahasa lain dengan adanya “uang damai” maka pengendara dapat melanjutkan perjalannya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal untuk mencegah terjadinya “uang damai” ini sebenarnya undang-undang yang diperlakukan oleh pemerintah sudah mengharuskan bagi setiap pengendara sepeda motor memiliki SIM, STNK, Memakai helm dan lain sebagainya.

Bagi setiap pengendara sepeda motor/mobil di wajibkan mentaati peraturan tersebut karena di dalamnya ada kemaslahatan bersama. demi kemaslahatan bersama inilah maka setiap warga harus menaatinya karena kalau tidak maka akan terjadi kekacauan. Para Ulama mengatakan:

)ولا تزع عن امره المبين (اي ول…ا تخرج عن امتثال امره الواضح الجاري علي القواعد الشرعية الي ان قال…. لكن لايطاع في الحرام والمكروه واما المباح فان كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه والا فلا

“Janganlah keluar menyalahi aturan pemimpin yang nyata yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat……… Tapi tidak boleh taat dalam urusan perkara haram dan makruh, sedang dalam masalah mubah bila memang terdapat unsur kebaikan dan kepentingan yang bersifat umum maka wajib juga taat, bila tidak ada maka tidak wajib mentaatinya”. (Jauharoh at-Tauhiid Hal. 119)

Keterangan di atas sama dengan apa yang diterangkan dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidiin I/189

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Oleh karena itu, memberi "uang damai" adalah haram karena itu masuk kategori suap supaya bebas dari hukum atau pengadilan.

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ نَوَوِي الْجَاوِيُ: وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يُعْطِيْهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلىَ مَا يُرِيْدُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْرِيْفَاتِ وَهُوَ مَا يُعْطَى لإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ اهـ مرقاة صعود التصديق ص 74.

Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata: “Termasuk perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mishbab. Pengarang kitab al-Ta’rifat berkata: “Suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kesalahan.” (Mirqat Shu’ud al-Tashidiq, hal. 74).

Dengan demikian, kesimpulan dari fatwa ulama di atas bahwa hukum uang damai di jalan raya adalah HARAM karena termasuk dalam kategori Suap/Risywah karena hukum menaati aturan pemimpin/pemerintah itu bersifat wajib selama pemerintah/pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang haram atau makruh. Wallahu A’lam bisshowab.

Yayasan Nusantara Mengaji
Gedung Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Lantai 2)
JL. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten Kode Pos 15412, Telp: 021-27599252, SMS / WA: 081212535126, BBM: 5EA14C00